kebijakan otonomi daerah dilatarbelakangi oleh

luasnya wilayah NKRI ini tidak memungkinkan semua kontrol ada di pemerintah pusat, sehingga perlu diberikan otoda kepada pemerintah daerah yang mengerti tentang daerahnya sehingga pengambilan keputusan lebih cepat dan pembangunan pun ikut lebih cepat, tapi tetap tidak terlepas dari kontrol pemerintah pusat