Jelaskan tentang bentuk pemerintahan Australia

Bentuk Pemerintahan Negara Australia adalah monarki konstitusional dengan membagikan kekuasaan federatif. Monarki konstitusional adalah sejenis monarki yang didirikan di bawah sistem konstitusional yang mengakui Raja, Ratu, atau Kaisar sebagai kepala negara. Tetapi disini, perlu diketahui bahwa bukanlah seperti ratu atau raja pada zaman dahulu yang berkekuasaan mutlak yang pimpin Autralia. Raja atau ratu Australia sebagai kepala negara wewenangnya dibatasi oleh Konstitusi / UUD. Pada kenyataannya Perdana Menterilah, pemimpin yang dipilih oleh rakyatlah yang memerintah Australia sehari-hari dan bukan raja ataupun ratu.

Kepala negara Australia ialah Ratu Elizabeth II. Meskipun ia juga adalah Ratu Inggris, jabatan ini sedikit terpisah, baik dalam hukum maupun praktek konstitusional. Dalam aturannya, Ratu tidak mempunyai peranan apapun dalam sistem politik Australia dan hanya berfungsi sebagai simbol. Di Australia, Ratu secara resmi diwakili oleh seorang Gubernur Jenderal yang diangkat oleh Ratu atas usulan Perdana Menteri Australia.

Ratu tidak mempunyai peranan apapun dalam tugas keseharian Gubernur Jenderal. Meski diakui Gubernur Jenderal adalah wakil Ratu Inggris di Australia, posisinya tidak harus mengikuti arahan, pengawasan ataupun hak veto dari Ratu dan Pemerintah Inggris. Dalam Konstitusi, wewenang dan tugas Gubernur Jenderal termasuk memanggil, menghentikan sidang badan pembuat undang-undang, dan membubarkan parlemen, menyetujui rancangan peraturan, mengangkat menteri, menetapkan departemen-departemen dalam pemerintahan, serta mengangkat hakim.

Sistem Pemerintahan Negara Australia merupakan sistem parlementer dengan puncak kepemimpinan saat ini adalah ratu Elisabeth II yang tinggal di Britania Raya sebagai Ratu Australia. Dalam pelaksanaan sehari-hari ratu Elisabeth II diwakili oleh Gubernur Jenderal yang beristana di Canberra untuk posisi tingkat federal dan gubernur untuk posisi tingkat Negara bagian. Gubernur Jenderal secara konvensi mengambil keputusan atas dasar nasihat dan pertimbangan dari para menterinya. Pada prakteknya parlemen lebih banyak mendelegasikan wewenang untuk penyusunan undang-undang kepada eksekutif.

Ibukota australia adalah canbera,bentuk pemerintahannya federasi,kepala negara gubernur jendral