Jelaskan faktor penunjang dan penghambat kebijakan publik

lat tertentu. Instrumen untuk melaksanakan kebijakan publik ini dalam konteks administrasi negara dilasanakan melalui organisasi atau organisasi publik. Organisasi yang dimaksudkan penulis bukanlah struktur organisasi tetapi lebih pada personil (aparat pelaksana). 
c. Variabel atau faktor lingkungan implementasi
Suatu kebijakan yang dilaksanakan oleh organisasi atau sekelompok organisasi tidak terjadi pada ruang hampa, tetapi terjadi pada lingkungan impelemtasi tertentu. Lingkungan implementasi bisa berbentuk kondisi pendidikan masyarakat, kondisi sosial dimana kebijakan itu diimplementasikan serta kondisi politik (Sofian Effendi:2000).
Pernyataan di atas mengasumsikan, jika satu kebijakan dilaksanakan dalam dua lingkungan yang berbeda akan memberikan hasil yang berbeda pula. Artinya, penerapan kebijakan harus memperhatikan lingkungan kebijakan dimana dia diimplementasikan.
Ketiga variabel di atas, walaupun disebut sebagai variabel yang mempengaruhi keberhasilan atau untuk mengukur kinerja implementasi kebijakan, artinya untuk mengukur sejauh mana kebijakan yang telah diimplementasikan mencapai tujuan kebijakan. Tetapi variabel tersebut dapat dimodifikasi sebagai faktor-faktor yang menghambat implementasi kebijakan, dalam pengertian faktor-faktor yang mempersulit sehingga implementasi kebijakan tidak bisa atau belum dapat direalisasikan.
Dari pendapat Effendi dan Darwin di atas, ternyata 5 faktor yang disebutkan orang yang terakhir, dapat dimasukkan ke dalam variabel yang disebutkan oleh Effendi. Dimana, faktor kejelasan manfaat dapat dimasukkan ke dalam variabel kebijakan, yaitu sejauh mana implementasi kebijakan tersebut menetapkan tujuan yang bermanfaat bagi masyarakat atau kelompok sasaran. Kemudian faktor sifat kepentingan yang dipengaruhi dan perubahan perilaku yang dibutuhkan dapat dimasukkan ke dalam variabel lingkungan implementasi. Sedangkan, faktor aparat pelaksana dan sumber daya termasuk pada variabel organisasi implementasi.
Disamping itu, kesulitan-kesulitan lain yang menghambat diimplementasikannya satu kebijakan, dapat pula dipengaruhi oleh orientasi atau interest aparat atau pimpinan organisasi pemerintah daerah terhadap kebijakan yang ada. Banyak persoalan yang harus dikerjakan, prioritas pilihan kebijakan apa yang akan diimplementasikan tergantung pada interest serta orientasi pimpinan daerah.